BPISUMBARNEWS – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggaran dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA RI) Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029, dalam upayanya menuntaskan kasus korupsi di Indonesia.
Ketua BPI KPNPA RI Sumbar, Drs. H. Marlis, M.M., menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk memberantas korupsi yang selama ini merugikan negara.
“Kami percaya bahwa kepemimpinan Prabowo akan membawa perubahan yang signifikan dalam penegakan hukum dan transparansi pemerintahan,” ungkapnya. Marlis juga menyoroti komitmen Prabowo untuk tidak hanya menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada, tetapi juga menciptakan sistem yang mencegah korupsi di masa depan.
Selain dukungan tersebut, Prabowo baru-baru ini menggelar kegiatan pembekalan bagi calon-calon menteri di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin solidaritas di antara anggota kabinet dan menegaskan pentingnya integritas dalam pemerintahan. Dalam pembekalan ini, Prabowo menggarisbawahi nilai-nilai kepemimpinan yang bersih dan anti-korupsi.
Dikutip dari rmol.id, Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengutarakan apa tujuan dari karantina para calon menteri tersebut.
“Di Akmil para calon pembantu kabinet Prabowo-Gibran itu akan hidup secara disiplin dan satu komando dengan perintah pimpinan,” ujarnya, Kamis, 17 Oktober 2024.
Dikutip dari kompas.com, Prabowo mengingatkan seluruh partai politik pendukungnya agar tidak menugaskan kader yang diusulkan menjadi menteri, untuk mencari keuntungan dari anggaran negara. Pernyataan itu disebut telah disampaikan Prabowo secara terbuka kepada para ketua umum partai dan juga pimpinan kelompok-kelompok pendukungnya.
“Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan,” ujar Prabowo dalam acara Forum Sinergitas Legislator PKB, Kamis (10/10/2024).
Marlis menambahkan, “Sejalan dengan pernyataan Pak Prabowo Subianto, kami berharap pemberantasan korupsi tersebut tidak hanya berhenti di menteri-menteri dan pejabat pusat saja, namun juga untuk seluruh pejabat pemerintah hingga ke daerah. Agar tidak menjadikan APBN dan APBD sebagai sumber pendapatan.”
Dukungan BPI KPNPA RI Sumbar ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat gerakan anti-korupsi di daerah, sekaligus mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo ke depan.
