spot_img
spot_imgspot_img
BerandaDaerahKab. Kepulauan MentawaiDPD BPI KPNPA RI Mentawai Resmi Dilantik

DPD BPI KPNPA RI Mentawai Resmi Dilantik

BPISUMBARNEWS.COM (Mentawai) – Dewan Pimpinan Daerah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (DPD BPI KPNPA RI) Kabupaten Kepulauan Mentawai resmi dilantik pada Senin, 17 Februari 2025, bertempat di Hotel Turonia, Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumbar, Drs. H. Marlis, M.M., yang juga hadir bersama sejumlah rombongan untuk menyaksikan momen penting bagi organisasi ini.

Acara pelantikan turut dihadiri Ketua DPRD Mentawai Ibrani Sababalat, Sekda Kepulauan Mentawai Martinus Dahlan, serta Forkopimda.

Tuhowolo Telambanua, S.I.P. atau yang lebih akrab disapa Delau, dipercaya untuk memimpin DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan tokoh penting setempat, yang turut memberikan dukungan kepada Delau dan jajarannya dalam mengemban tugas yang berat sebagai pengawas anggaran negara dan kekayaan penyelenggara negara di wilayah Mentawai.

Usai dilantik, Delau menyampaikan tekad dan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Delau menegaskan, “Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan seluruh jajaran DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tugas kami sangat berat, namun kami siap mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran negara serta kekayaan penyelenggara negara dengan penuh tanggung jawab. Kami akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai.”

Delau juga menambahkan, bahwa dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan potensi penyalahgunaan anggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan negara dapat diminimalisir, sehingga pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Foto bersama pengurus dan undangan. (Foto : Ika)

Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan SK No : 01/SK/BPI-SB/II/2025 tentang Pengangkatan DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Sekretaris DPW KPNPA RI Provinsi Sumbar Yul Akhyari Sastra.

BACA JUGA  Penyambutan Meriah Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumbar di Kepulauan Mentawai

Selanjutnya pengurus dilantik oleh Ketua BPI KPNPA RI Provinsi Sumbar Marlis, sekalian menyerahkan bendera pataka BPI KPNPA RI untuk dikibarkan di seantero Mentawai.

Pengurus DPD BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilantik tersebut, Ketua Tuhowoloo Telambanua, Sekretaris Iswanto, dan Bendahara Wartina Saogo. Kemudian Dr Amiziduhu Mendrofa sebagai Ketua Dewan Penasehat, dan Binsar Saleleubaja sebagai Ketua Dewan Pembina, serta beberapa bidang lainnya.

Sementara itu, dalam amanatnya, Drs. H. Marlis, M.M. mengingatkan kepada para pengurus yang baru dilantik bahwa peran yang diemban sangat krusial dalam menjaga integritas dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Sebagai bagian dari BPI KPNPA RI, kalian memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan oleh negara benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Ini bukan hanya tentang pengawasan, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, serta rekan-rekan diharapkan jangan tergoda uang sogokan sepersen pun, karena akan merusak kepercayaan masyarakat dan intregitas organisasi kita,” ungkap Marlis dengan tegas.

Drs. H. Marlis, M.M. saat memberikan arahan dan amanat organisasi (Foto: Ika)

Drs. H. Marlis juga berharap, dengan terbentuknya DPD BPI KPNPA RI di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terwujud dalam pengelolaan anggaran negara yang lebih baik.

“Semoga DPD BPI KPNPA RI Mentawai dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan yang efektif dan transparan,” imbuhnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi BPI KPNPA RI Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menunjukkan peran pentingnya dalam mengawal tata kelola keuangan negara dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran, khususnya di wilayah yang kaya akan potensi alam ini.

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini