BPISUMBARNEWS – DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia) Sumbar gelar Orientasi Tugas dan Penyerahan SK kepada DPD (Dewan Perwakilan Daerah) BPI KPNPA RI Kabupaten & Kota Se-Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (7/10/2024).
Belum genap satu bulan, DPW BPI KPNPA RI Sumbar yang dilantik pada 11 September 2024 lalu segera menggiatkan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BPI KPNPA RI di Kabupaten dan Kota Sumbar demi kinerja yang lebih optimal.
Acara turut dihadiri jajaran DPW BPI KPNPA RI Sumbar, seperti Dr. Yusfar, S.H., M.H. (Ketua Dewan Pembina), Hasnul, B.Sc (Wakil Ketua), Yul Akyari Sastra (Sekretaris), H. Eka Kurniawan, S.H. (Bendahara), Ir. Ade Edward (Kabiro Investigasi & Intelijen), Ir. Bachtul (Kabiro Wirausaha & Jasa), Isa Kurniawan, S.Si. (Kabiro Humas), serta pengurus DPW lainnya.
Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumbar, Drs. H. Marlis dalam kata sambutannya menerangkan tupoksi, kewajiban, dan kewenangan Pengurus DPD BPI KPNPA RI Kab./ Kota ke depan.
“Kami telah membentuk 14 pengurus DPD KPNPA RI di Sumbar dan tersisa 5 kabupaten dan kota lagi yang sedang dalam proses, di antaranya Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto. Kita sedang mencari kader-kader yang pantas untuk pengurus DPD BPI KPNPA RI dan akan segera dibentuk,” ujar Marlis.
Marlis menambahkan bahwa otoritas di BPI KPNPA RI sepenuhnya berada pada sistem komando ketua. “Bagi para Ketua DPD BPI KPNPA RI yang sudah ada SK (Surat Keputusan), dipersilahkan menjalankan organisasi dengan sebaik mungkin, dan sekira ada pengurus yang tidak sejalan, sebagai ketua diberi kewenangan untuk mengevaluasinya. Otoritas penuh diberikan kepada ketua. SK dapat direvisi secepatnya berdasarkan usulan ketua,” tegas Marlis.
Ditambahkan Marlis, BPI KPNPA RI bukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) biasa, yang mana banyak selama ini mendapat penilaian negatif.
“BPI KPNPA RI hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan orang. Tapi bagaimana menegakkan kebenaran,” tambahnya.
Tuhowoloo Telaumbanua,S.I.P, Ketua DPD BPI KPNPA RI Mentawai menyatakan siap menjadi perpanjangtanganan DPW BPI KPNPA RI Sumbar di daerah.
“Saya sudah lama di BPI ini. Saya percaya BPI adalah organisasi yang bukan ‘tukang peras’ dan menegakkan kebenaran demi kemaslahatan masyarakat. Bersama dengan Kawan-kawan, kami siap mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, hadir pengurus DPD BPI KPNPA RI dari 14 kabupaten dan kota yang SK-nya langsung diserahkan kepada para ketua yang bersangkutan oleh Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumbar Marlis.
Marlis turut memberikan pembekalan mengenai BPI KPNPA RI, Orientasi Tugas, serta Protap (prosedur tetap) kerja operasional dalam penanganan kasus-kasus.
Selain penyerahan SK kepengurusan, diserahkan juga secara simbolis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023 Pemkab dan Pemko kepada masing-masing pengurus DPD KPNPA RI sesuai daerahnya.
Redaktur/Editor: Akhmad Suwistyo
